Page 26 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Kemauan dan Kemampuan Pemerintah
dalam Membiayai Pendidikan

Gugatan masyarakat terhadap pemerintah menyang-
kut tanggung jawabnya yang rendah dalam pembiayaan
pendidikan warganya telah lama dilontarkan. Tapi, sampai seka-
rang belum ada perbaikan yang signifikan. Kehendak baik baru
muncul dalam konstitusi baru, yang merupakan hasil amande-
men UUD 1945. Dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, hasil amande-
men itu menyebutkan: "Negara memprioritaskan anggaran pendi-
dikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Sayang, kehendak baik yang terumuskan dalam konstitusi
itu baru muncul sekarang dalam kondisi yang kurang tepat. Ke-
munculan ayat 4 tersebut dalam konstitusi juga kontroversial.
Bagi yang tidak setuju, persoalan angka teknis seharusnya tidak
diatur dalam konstitusi, karena angka itu sangat dinamis sesuai
dengan perkembangan zaman. Penulis termasuk orang yang
kurang begitu sreg (nyaman) bila angka teknis itu masuk dalam
konstitusi. Sedangkan mereka yang setuju mempunyai argumen-
tasi, bahwa kalau tidak diatur dalam konstitusi, pemegang
kebijakan bisa seenaknya membuat anggaran untuk pendidikan.
Sebab, masuk konstitusi saja dilanggar apalagi tidak masuk kon-
stitusi. Menurut Prof. Dr. Sudiarto, juga pernah dikemukakan