Page 30 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 30

diberikan  setiap  tahun  oleh  kepala  daerah  pada  awalnya  selalu
              ditolak,  tapi  kemudian  diterima  secara  aklamasi.  Menurut  pem-
              beritaan  di  media  massa,  di  sela-sela  pembahasan  LPJ  itu,  ber-
              langsung   dagang  sapi  dari  pihak  eksekutif  kepada  legislatif.
              Nilainya  tergantung  pada  kemampuan    masing-masing    daerah.
              Di  DKI  Jakarta,  misalnya,  konon  nilai  dagang  sapi  itu  mencapai
              ratusan  juta  rupiah  per  anggota  dewan.  Oleh  sebab  itu,  pada
              LPJ  Gubernur   DKI  Sutiyoso  tahun  2001,  penulis  pernah  usul
              kepada   teman-teman   aktivis  agar  tidak  perlu  menekan  dewan
              untuk  menolak   LPJ  Sutiyoso.  Sebab,  tekanan  yang  besar  dari
              LSM   untuk  menolak   LPJ  itu  justru  hanya  meningkatkan  daya
              tawar anggota  dewan   untuk  menaikkan  tawaran  mereka  kepada
              Gubernur   Sutiyoso.  Semakin  besar  tekanan  LSM  kepada  DPRD
              DKI  Jakarta  untuk  menolak  LPJ  Gubernur  Sutiyoso,  maka  se-
              makin besar pula  posisi  tawar,  termasuk uang yang akan  mereka
              terima  dari  gubernur.  Dengan  kata  lain,  tekanan dari  LSM justru
              hanya    menguntungkan       para  anggota    dewan   setempat.

                   Perilaku  para  anggota  DPRD  itu  hanya  mencontoh  saja  tin-
              dakan  para  anggota  DPR  pusat,  yang hanya  memikirkan  dirinya
              sendiri  tanpa  memiliki  komitmen  untuk  memperjuangkan   aspi-
              rasi  konstituennya.  Para  anggota  DPR  pusat,  selain hidup dalam
              kemewahan    fasilitas  dan  gaji,  juga  tidak  memiliki  sense  of c r isis
              terhadap   konstituennya.    Contoh   paling  gamblang    adalah
              pelaksanaan Sidang Umum Tahunan       (SUT), yang memakan dana
              puluhan  milyar  rupiah  dengan  hasil  yang  tidak jelas bagi  warga.
              Tapi SUT  harus  digelar,  karena  itu  arena  dagang  sapi  para  ang-
              gota  majelis.  Bagi  warga  biasa,  tidak  ada  bedanya  antara  SUT
              dengan Sidang Umum     lima  tahun sekali.  Sebaliknya,  bila Sidang
              Umum Tahunan digelar, justru akan semakin     banyak uang rakyat
              yang  dihambur-hamburkan.     Ironisnya,  SUT  digelar  pada  saat
              yang  menjadi   Ketua  MPR  adalah  Amien   Rais,  tokoh  yang  di
              akhir  rezim  Orde  Baru  cukup  vokal  dan  ambil  bagian  dalam
              proses   reformasi  politik.  Tapi  begitu  yang  bersangkutan
              memegang    posisi  kekuasaan,  apa  yang  dia  kritik  sebelumnya
              juga  dia  lakukan.  Meskipun  Amien  Rais dikenal  sebagai  pejabat
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35