Page 27 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

oleh Utomo Dananjaya, orang yang memasukkan angka 20% ke
dalam konstitusi itu adalah Prof. Dr. Djimly Asidiqie. Pada saat
pembahasan amandemen UUD 1945 dan membahas pasal 31,
ketika ada anggota MPR yang keberatan angka itu masuk ke
dalam konstitusi karena dianggap tidak lazim, Djimly Asidiqie
mencontohkan konstitusi Thailand. Berdasarkan masukan dari
Djimly Asidiqie itu, angka 20% anggaran pendidikan itu pun
masuk dalam konstitusi.

Kekurangantepatan munculnya pasal tersebut adalah mun-
cul pada saat kondisi ekonomi negara sedang bangkrut akibat
ketamakan pimpinan rezim Orde Baru, dan rezim yang ada seka-
rang ketiban sampur untuk mengembalikan kondisi yang hancur
luluh. Sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid —atau yang
lebih populer disebut Gus Dur —sampai Megawati, pemerintah
mulai harus membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang
jumlahnya selalu puluhan triliun. Terlepas dari para pejabat nega-
ra yang masih korup, beban pemerintah sekarang menanggung
warisan hutang-hutang dari rezim Orde Baru sangat besar. Poli-
tik Orde Baru waktu itu direpresentasikan oleh Golkar, sehingga
Golkar itu memiliki dosa warisan yang sangat besar pada bangsa
ini. Golkar-lah yang membuat negeri ini bangkrut. Oleh sebab
itu, hanya orang bodoh sajalah yang masih tetap mempercayai
dan memilih Golkar pada setiap Pemilu. Orang yang memiliki
kesadaran kritis, bahwa Golkar selama 32 tahun telah membuat
negeri ini bangkrut, pasti tidak akan memilih Golkar lagi. Sangat
mungkin terjadi, modal Partai Golkar yang begitu besar pada
setiap Pemilu pascareformasi itu pun warisan dari tabungan hasil
utang luar negeri. Sebagai warga negara yang turut memikul
beban utang, sah-sah saja kita berprasangka semacam itu, karena
kenyataannya kita ketiban beban nyaur utang luar negeri, padahal
kita semua tidak tahu utang itu selama 32 tahun untuk apa kegu-
naannya.

Besarnya beban utang luar negeri yang harus ditanggung
oleh warga itu dapat terlihat pada uang yang dialokasikan untuk
membayar bunga dan cicilan utang luar negeri. Pada 2002 saja,