Page 23 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

SD, kemudian SMP, dan terbesar ada di SMTA. Sehingga, bila
masalah honor guru honorer itu tidak dipecahkan oleh peme-
rintah, maka Departemen Pendidikan Nasional sebetulnya dosa
besar, karena tidak peduli pada mereka yang telah berjuang
mencerdaskan masyarakat. Saatnya perlu dipikirkan agar para
guru honorer itu turut menikmati peningkatan anggaran pendi-
dikan di Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi penonton yang
ngiler saja: melihat uang banyak tapi tidak pernah turut merasa-
kan enaknya!
Ironis sekali, bila pemerintah membuang tanggung jawab
pada sekolah swasta dan guru honorer dengan dalih bahwa sum-
ber pembiayaan sekolah swasta itu adalah masyarakat, sehingga
semua bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan guru negeri
yang dipekerjakan (Guru DPK), pun dihentikan. Penghentian
bantuan Guru DPK itu jelas mencerminkan rendahnya pemaham-
an masalah sekaligus tanggung jawab pemerintah terhadap seko-
lah swasta. Kebijakan penghentian Guru DPK itu muncul sejak
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Wardiman
Djojonegoro.

Pemerintah selayaknya berterima kasih sekali kepada seko-
lah-sekolah swasta yang telah turut meringankan beban peme-
rintah dalam mencerdaskan masyarakat. Sebab, bila tidak ada
partisipasi masyarakat yang mendirikan sekolah-sekolah swasta,
maka jumlah orang yang terdidik di negeri ini belum tentu sebe-
sar sekarang. Memang, tujuan mendirikan sekolah swasta itu
beragam: dari kebutuhan praktis untuk menampung anak-anak
usia sekolah yang ingin bersekolah sampai pada perjuangan ide-
ologi atau agama. Sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan
keagamaan, bagaimanapun, tidak lepas dari misi agama yang
diembannya. Meskipun demikian, kalau di sekolah itu banyak
warga negara yang masuk ke sana, pemerintah wajib memfasili-
tasinya.

Setelah pemerintah memiliki kemampuan untuk mening-
katkan anggaran pendidikan, hendaknya tanggung jawab terha-
dap sekolah swasta itu ditingkatkan, sehingga beban masyarakat