Page 21 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 21

kemudian    duduk   di  jabatan  struktural.  Mereka  umumnya
             berasal  dari  guru-guru  sekolah  negeri  terbaik  di  daerah  masing-
             masing.  Mereka   tidak  begitu  mengenal  keberadaan   sekolah-
             sekolah  swasta  kecil  tempat  anak-anak  golongan  miskin  belajar
             ala  kadarnya.  Tidak  adanya   kepekaan   pengambil   kebijakan
             terhadap  keberadaan  sekolah-sekolah  swasta  kecil  di  pinggiran
             kota  atau  pedesaan  itu  menyebabkan  nasib sekolah-sekolah  kecil
             makin   merana;  mereka  hidup  sepenuhnya    dari  uang  sekolah
             murid   yang  notabene  kemampuan   membayarnya     amat  rendah
             dan  sering terlambat.  Di  lain  pihak, sekolah-sekolah  negeri  favo-
             rit,  selain  yang  masuk  ke  sana  orang-orang  yang  berkecukup-
             an,  bantuan  dari  pemerintah  juga  membludak.

                  Para  pengambil  kebijakan  di  lingkungan  Departemen  Pen-
             didikan  Nasional  seharusnya  memiliki  wawasan  yang  luas  me-
             ngenai  keberadaan sekolah-sekolah  di  Indonesia, sehingga  mere-
             ka tidak  hanya mendukung sekolah-sekolah    negeri saja, tapi juga
             sekolah-sekolah  swasta  kecil.  Diskriminasi dalam  penganggaran
             antara sekolah negeri  dan swasta perlu  dihapuskan, agar pening-
             katan anggaran  pendidikan dapat dirasakan  oleh segenap lapisan
             masyarakat,  terutama  masyarakat  miskin,  mengingat  mayoritas
             masyarakat   miskin  bersekolah  di  sekolah-sekolah  swasta,  ter-
             utama  sekolah-sekolah  swasta  kecil  yang  berlokasi  di  pinggiran
             kota,  di  lingkungan  kumuh,   atau  bahkan  di  pedesaan.  Per-
             kecualian  khusus  untuk sekolah-sekolah swasta yang kaya, yang
             kriterianya  telah  ditentukan  oleh  DPN.  Tapi  kalau  bicara  soal
             hak,  sekolah-sekolah  swasta  kaya  itu  pun  berhak  atas  bantuan
             dari  pemerintah, karena sangat mungkin  mereka yang bersekolah
             di  sana adalah anak-anak  dari  warga  pembayar  pajak  setia  pada
             negeri  ini.  Bila  kewajiban  mereka  sebagai  warga  telah  mereka
             jalankan  dengan  patuh  membayar    pajak,  selayaknya  hak  atas
             pelayanan   pendidikan   yang  baik  pun  berhak  untuk  mereka
             dapatkan,  meskipun   mereka  memilih  bersekolah  di  swasta.
                  Diskriminasi  dalam  perencanaan  dan  penganggaran   justru
             dapat  memperlebar    disparitas  mutu   antara  sekolah  negeri
             dengan  sekolah swasta,  atau  antara  negeri  favorit  dengan negeri
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26