Page 24 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 24

miskin  pun  menjadi  berkurang.  Sebab,  bila  bantuan  pemerintah
              terhadap sekolah-sekolah swasta   kecil  ditingkatkan  dan  bantuan
              Guru   DPK  dihidupkan   kembali,  maka  pemerintah  berhak  me-
              ngontrol  sekolah-sekolah  swasta  yang  melakukan  pungutan   di
              atas  kewajaran  hanya  demi  mencari  keuntungan. Jangan  seperti
              sekarang:  pemerintah  melakukan  kontrol  penuh terhadap penge-
              lolaan sekolah swasta,  tapi  bantuan  yang diberikan kepada  seko-
              lah  swasta  diperkecil  atau  bahkan  dihentikan  sama  sekali.  Ini
              tentu  saja  sangat  tidak  fair.  Yang fair  adalah  bila  bantuan  peme-
              rintah  ditingkatkan  dan  kontrol  pengelolaannya  diperlonggar.
              Yang  diperketat  adalah  kontrol  terhadap  pungutan-pungutan
              uang  yang  memberatkan    murid.

                   Kemampuan     manajerial  birokrasi  pendidikan  itu  juga  akan
              terlihat  jelas  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dilahirkannya.
              Mendirikan   sekolah-sekolah  negeri  baru  di  tengah-tengah  kon-
              disi  sekolah  swasta  yang  kembang  kempis,  jelas  memperlihat-
              kan  ketidakmampuan     mengelola   pendidikan.  Birokrat  pendi-
              dikan  yang   cerdas  akan  memilih   mengembangkan      sekolah
              swasta  yang sudah  ada  itu  dengan cara  meningkatkan dukungan
              pembiayaannya    daripada  mendirikan   unit  sekolah  negeri  baru
              yang memerlukan investasi begitu besar.   Persoalan akuntabilitas
              yang  dicemaskan   oleh  pengambil   kebijakan  bila  mendukung
              sekolah-sekolah  kecil  tersebut,  dapat  diatasi  dengan  mencipta-
              kan  pola  managemen   baru  setelah sekolah-sekolah  swasta  kecil
              itu  dibantu  secara  penuh.  Kecuali  bila si  pendiri sekolah-sekolah
              swasta  kecil  itu  kurang terbuka terhadap ajakan  kerja sama peme-
              rintah,  barulah  alternatif  mendirikan  sekolah  negeri  baru  itu
              dilakukan.  Tapi  hal  itu  mestinya  merupakan  solusi  terakhir.

                   Dengan   kata  lain,  kemampuan  perencanaan   dan  pengelo-
              laan  pendidikan  yang  dimaksudkan   di  sini,  bukan  sekadar  me-
              nyangkut   pendistribusian  anggaran  pendidikan  yang  ada,  tapi
              juga  sampai  pada  tingkat  berpikirnya  yang  lebih  luas  mengenai
              keberadaan   institusi-institusi  pendidikan  yang ada.  Bahwa  tang-
              gung jawab pemerintah   tidak hanya  pada sekolah-sekolah  negeri
              saja,  tapi  juga  pada  sekolah-sekolah  swasta.  Di  daerah-daerah
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29