Page 204 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan
Terhadap Dana Pensiun Bank Mandiri
Changes In Regulations And Legislation Significantly Affecting Dana Pension Bank Mandiri

Di sepanjang tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis During 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) released a number of
sejumlah peraturan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan regulations relating directly to the implementation of Pension Funds
Dana Pensiun di Indonesia. Namun, terdapat 2 (dua) peraturan yang in Indonesia. However, there were 2 (two) regulations that had a
berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan investasi DPBM, significant effect on DPBM’s investment management, namely OJK
yaitu Peraturan OJK No. 01/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Regulation OJK No. 01/POJK.05/2016 concerning Investment in
Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Government Marketable Securities (SBN) for Non-Bank Financial
dan Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Services Institutions, and OJK Regulation No. 36/POJK.05/2016
Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2016. amending to OJK Regulation No. 01/POJK.05/2016.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 01/POJK.05/2016 pasal 2 dan Based on OJK Regulation No. 01/POJK.05/2016 article 2 and
pasal 3 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2016, Dana article 3 issued on January 11, 2016, Employers’ Pension Funds
Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) wajib menempatkan investasinya (DPPK) must place a minimum of 20% of their total investments
pada instrumen SBN paling rendah 20% dari seluruh jumlah in SBN no later than December 31, 2016; and at least 30%
investasi paling lambat 31 Desember 2016; dan paling rendah of the total investment no later than December 31, 2017.
30% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember Management took the strategic step through the purchase
2017. Manajemen telah mengambil langkah strategis melalui of SBN in the first quarter of 2016, with a total value of Rp1
pembelian SBN pada triwulan ke-I tahun 2016, dengan total nilai trillion. As of December 31, 2016, the composition of SBN
mencapai Rp1 triliun. Per 31 Desember 2016, komposisi investasi investment managed by DPBM had reached 22.15% of the
SBN yang dikelola DPBM telah mencapai 22,15% dari total Aset total Investment Assets based on Fair Value. Thus, DPBM has
Investasi DPBM berdasarkan Nilai Wajar. Dengan demikian, complied with OJK Regulation No. 01/POJK.05/2016.
DPBM telah memenuhi Peraturan OJK No. 01/POJK.05/2016.

Pada 10 November 2016, OJK mengeluarkan Peraturan OJK On November 10, 2016, OJK issued OJK Regulation No. 36/
No. 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK POJK.05/2016amending OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016,
No. 1/POJK.05/2016, dimana dalam melakukan pemenuhan where in fulfillment of OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016,
Peraturan OJK No. 01/POJK.05/2016, DPPK wajib menempatkan DPPK could place its SBN instrument investments in Bonds and/
investasi instrumen SBN-nya pada Obligasi dan/atau Sukuk yang or Sukuk issued by State-Owned Enterprises (BUMN), Regional
diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Owned Enterprises (BUMD), and/or subsidiaries of SOEs for
Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau anak perusahaan dari use in infrastructure financing, for up to 40% by December
BUMN yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur, 31, 2016 and 50% maximum after December 31, 2016 as the
paling tinggi 40% sampai dengan 31 Desember 2016 dan paling minimum required by OJK Regulation No. 01/POJK.05/2016.
tinggi 50% setelah 31 Desember 2016 dari batas minimum yang As of December 31, 2016, the state-owned Enterprise Bonds
dipersyaratkan pada Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2016. Per for the Infrastructure sector managed by DPBM reached
31 Desember 2016, Obligasi BUMN sektor Infrastruktur yang Rp342.39 billion or 16.75% of the total investment of DPBM
dikelola DPBM mencapai Rp342,39 miliar atau 16,75% dari jumlah Corporate Bonds, and 5.90% of the total Investment Assets for
investasi Obligasi Korporasi DPBM, dan 5,90 % dari jumlah Fair Value managed by DPBM.
keseluruhan Aset Investasi yang dikelola DPBM dalam Nilai Wajar.

Di samping kedua peraturan di atas, terdapat Peraturan OJK No. In addition to the above two regulations, OJK Regulation No. 16/
16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. POJK.05/2016 issued Guidelines on Pension Fund Governance.
Pemenuhan terhadap peraturan ini dapat dilihat pada bab Tata Compliance with this regulation can be seen in the Good Pension
Kelola Dana Pensiun yang Baik pada laporan tahunan ini. Fund Governance Chapter in this annual report.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Pada Tahun 2016
Changes In Accounting Policies Implemented in 2016

Di tahun 2016, tidak terdapat kebijakan akuntansi yang In 2016, there were no accounting policies that affected DPBM.
mengalami perubahan yang berpengaruh terhadap DPBM.

204 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri