Page 109 - GRC-BOOK-NEW2
P. 109

Penerapan gCg di unit kerja





            2.  Penyalahgunaan wewenang dalam melayani nasabah ataupun vendor atau
               pemasok lainnya (misalnya penundaan pembayaran tidak beralasan, pemerasan,
               dan lain sebagainya);
            3  Pelanggaran peraturan  perbankan  yang  diatur dalam  No.  UU No. 10/1998
               jo UU No. 7/1992 tentang Perbankan (misalnya tidak melaksanakan prinsip
               kehati-hatian, membuka rahasia nasabah kepada yang tidak berhak, melakukan
               pencatatan yang tidak benar, meminta uang atas jasa pelayanan perbankan
               yang dilakukan, dll.);
            4.  Pelanggaran peraturan perpajakan, atau aturan pelaporan keuangan perusahaan
               yang tidak sesuai dengan PSAK;
            5  Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
            6.  Perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, baik finansial maupun non-
               finansial, termasuk menciderai citra perusahaan;
            7.  Perbuatan pelanggaran berat terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku
               Pegawai;
            8.  Pelanggaran aturan internal (SOP), yang dapat menciderai integritas pelaporan
               perusahaan, baik di bidang keuangan ataupun bidang lainnya.

            Perlu kita pahami bersama bahwa daftar di atas bukanlah daftar yang komprehensif
            tetapi lebih merupakan contoh perbuatan-perbuatan yang dapat dilaporkan.
            Kebijakan WBS terutama berkepentingan dengan potensi risiko yang dapat
            merugikan nasabah, pegawai, perusahaan dan publik serta para stakeholders.
            Semua kepentingan itu haruslah dilindungi melalui deteksi dini dan pencegahan
            melalui WBS.

            Lalu, siapa yang dapat melaporkan pelanggaran? Pada intinya, yang dapat melaporkan
            pelanggaran adalah pegawai, manajer dan pimpinan  perusahaan, termasuk pihak
            luar yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, seperti: nasabah, pegawai
            vendor, pemasok atau kontraktor, ataupun publik/pemangku kepentingan yang
            mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut. Pelapor, tidak dibebani dengan
            kewajiban  pembuktian,  tetapi  hendaknya  laporan  yang  disampaikan  harus  cukup
            memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Dengan ungkapan lain, laporan
            dimaksud hendaknya memuat beberapa unsur pengaduan, sebagai berikut:
            What
            Jelaskan serinci mungkin:
            1.  Bagaimana proses peristiwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi?.
            2.  Apa yang terjadi atau Anda lihat/ketahui dan kira-kira melanggar ketentuan
               apa?
            Who
            Jelaskan serinci mungkin:
            1.  Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa dugaan pelanggaran tersebut?




                                                      The Fundamentals of GRC    83
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114