Page 111 - GRC-BOOK-NEW2

Penerapan gCg di unit kerja

1. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 9;
2. UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 31
ayat (2) butir e, yang diatur pelaksanaannya melaui PP No. 71/2000: tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6;
3. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf l dan
pasal 158 ayat (1) huruf I;
4. UU No.7 tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against
Corruption 2003 (UNCAC) Article 33 Protection of reporting person yang diatur
pelaksanaannya melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 04 tahun
2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu;
5. UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1);
6. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang pada pasal-pasal 28, 29, 83 ayat (1), 84 ayat (1), 85 ayat (1) dan
86 ayat (1) yang diatur pelaksanaannya melalui. PP No.57 tahun 2003 tentang
Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian
Uang pasal 2 dan 3.s

Kepada Pelapor yang beritikad baik, suatu perusahaan dapat memberikan jaminan
perlindungan sebagai berikut:
1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, email) yang bebas
dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia.
Melalui saluran komunikasi ini. Pelapor akan mendapatkan informasi tindak
lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan
hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari si terlapor atau organisasi yang
dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
4. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
5. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarganya atas teror
ataupun pembalasan yang harus dialaminya
6. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat,
pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk
kepastian kerja, dan lain sebagainya;
7. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk
biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban).

The Fundamentals of GRC 85