Page 104 - GRC-BOOK-NEW2
P. 104

Penerapan gCg di unit kerja





          Agar gambaran implementasinya lebih jelas, penulis mengangkat 2 (dua)
          contoh penerapan etika kerja dalam hal pengelolaan benturan kepentingan dan
          pengendalian gratifikasi, sebagaimana uraian berikut:

          Pertama, pengelolaan benturan kepentingan harus dilaksanakan sesuai dengan
          ketentuan regulator dengan mengedepankan beberapa prinsip. Salah satunya
          adalah disclosure. Jadi, dalam melaksanakan bisnis sehari-hari, dalam hal benturan
          kepentingan tidak dapat dihindari maka  pengurus dan/atau pegawai suatu
          perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkannya secara tertulis. Kemudian,
          setiap proses pengungkapan benturan kepentingan harus didokumentasikan
          dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku dan/atau yang telah ditetapkan. Dalam
          industri perbankan, prinsip-prinsip dasar pengungkapan benturan kepentingan,
          dapat diuraikan, sebagai berikut:

          1.  Menyatakan secara tertulis;
          2  Pemilik benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam seluruh tahapan/
            aktivitas pengambilan keputusan (dalam transaksi yang mengandung benturan
            kepentingan tersebut);
          3.  Keputusan diambil melalui forum rapat sebagaimana ketentuan yang berlaku
            dengan notula yang mencakup minimal beberapa hal, berikut:
            -  Nama pihak yang memiliki benturan kepentingan;
            -  Masalah pokok benturan kepentingan;
            -  Pertimbangan pengambilan keputusan.
          4.  Notula rapat di atas wajib diadministrasikan dengan baik;
          5.  Pemutus benturan kepentingan wajib mengalihkan tugas dan tanggung jawab
            pemilik benturan kepentingan kepada pengurus dan/atau pegawai yang tidak
            memiliki benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan
            yang berlaku;

          Selanjutnya, prosedur keputusan dan persetujuan atas benturan kepentingan yang
          dimiliki oleh pengurus dan/atau pegawai suatu perusahaan harus dijelaskan secara
          lebih terperinci dalam suatu SOP.

          Kedua, praktik gratifikasi, harus dikendalikan suatu perusahaan. Pada prinsipnya,
          semua pengurus dan pegawai perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan
          dengan tugas dan kewajibannya dilarang untuk menerima atau meminta secara
          langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan
          bisnis, yang dapat berupa/dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat
          (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan,
          fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel
          cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya
          yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima
          di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan




      78      The Fundamentals of GRC
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109