Page 43 - Pengembangan Teaching Factory di SMK Pertanian - M. Reski Sujono

membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih
dalam berkompetensi dan (3) membekali peserta didik dengan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agar mampu
mengembangkan diri pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, PBK akan mengarahkan proses pembelajaran
sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja, melalui beberapa
pendekatan, seperti pendekatan dengan mengunakan
masterylearning, learning by doing, dan individualizedlearning.
Karena PBK diterapkan untuk melengkapi kekurangan pada
pembelajaran konvensional, maka PBK menitikberatkan strategi
pembelajaran pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan
spesifik dan sikap sesuai dengan yang harus dilakukan dan
diterapkan di dunia kerja. Pengetahuan dan keterampilan tersebut
harus dapat didemonstrasikan dengan standar kompetensi yang
berlaku.
Konsep PBK pada hakikatnya berfokus pada apa yang dapat
dilakukan oleh seseorang (kompeten) sebagai hasil atau akibat
(output) dari pembelajaran. Seseorang dikatakan punya kompeten
apabila mampu melaksanakan tugas-tugas yang ada di dunia kerja,
artinya harus mampu mentransfer keterampilan dan pengetahuan
pada kondisi dunia kerja, merencanakan dan mengorganisasikan
pekerjaan serta mengatasi permasalahan yang timbul dalam
pekerjaan.Tenaga kerja yang dihasilkan oleh SMK dianggap
belum memiliki kompetensi yang memadai, sehingga banyak
menciptakanpengangguran. Sementara di sisi lain, banyak peluang
kerja yang masih belum terisi. Hal ini berarti rendahnya kualitas
tenagakerja yang dihasilkan melalui pendekatan pembelajaran
konvensional.
C. Peran Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
dalam Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan
dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35