Page 193 - sektorpublik
P. 193

daerah, pemerintah federal (pusat) dan Uni Eropa. Meski tak. tergabung,

            kementerian-kementerian  lainnya  pun  mendelegasikan  implementasi
            programnya kepada LASA. Prinsip utama kegiatan penciptaan pasar kerja

            ini  adalah  larangan  mengganggu  kehidupan  ekonomi  pasar.  Kegiatan
            penciptaan  pasar  kerja  itu  sendiri  mencakup  banyak  hal,  umpamanya

            pemberdayaan  masyarakat  agar  bisa  menyesuaikan  diri  dari  ekonomi

            terpimpin  Orde  Komunis  Jerman  Timur  yang  dulu  pernah  dipraktekkan
            sebelumnya  menuju  ekonomi  pasar  yang  telah  mapan  diterapkan  di

            wilayah  mantan  Jerman  Barat,  modernisasi  infrastruktur,  peningkatan
            sumber  daya  manusia,  pembangunan  kawasan  turisme,  merangsang

            warga  masyarakat  untuk  mendirikan  usaha,  pelatihan  ketrampilan  bagi

            narapidana, pencegahan anak-anak putus sekolah, integrasi warga asing
            atau reintegrasi para penggangguran yang telah lama tidak bekerja.

                    Kegiatan  kongkrit  LASA  adalah  mengalokasikan  dana  ke  setiap
            organisasi  masyarakat  (LSM,  Kamar  Dagang  Untuk  Industri,  Asosiasi

            Pengrajin  atau  Serikat  Buruh),  perusahaan-perusahaan  swasta  atau

            pemerintahan  kabupaten/kota.  Karena  itulah,  LASA  kerap  disebut  juga
            sebagai Dienstleister (Badan Pemberi Jasa). Dan dalam kegiatannya itu,

            sekaligus  LASA  merupakan  Verwaltung  (administrasi  negara),  bahkan
            dianggap  yang  paling  modern  di  Jerman  saat  ini  .  Kegiatan  LASA

            dilakukan secara paperless melalui pemanfaatan intemet.
                    Bukan  hanya  terbatas  sebagai  Verwaltung,  tapi  LASA  juga

            Behoerde  (Otoritas)  karena  berperan  dalam  pemutus  dan  sekaligus

            pencabut hibahan dana yang melanggar peraturan. Sebagai Verwaltung,
            LASA  harus  menggunakan  Verwaltungsverfahrensgesetz  fiir  Land

            Brandenburg  (UU  Prosedur  Administrasi  Negara  Bagian  Brandenburg).




                                                                                       190
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198