Page 194 - sektorpublik
P. 194
UU ini tidak berbeda dengan UU Prosedur Administrasi Negara Untuk
Negara Federal (Pusat).
LASA Brandenburg menjadi salah satu gambar pengejawantahan
pemisahan antara pemerintah dan administrasi negara. Jika Pemerintah
sebagai pihak yang membuat kebijakan, LASA Brandenburg menjadi
pihak yang mengimplementasikannya, salah satunya mengambil
Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pihak mana yang akan
menerima dana tanpa campur tangan Pemerintah. Lebih lanjut tentang
LASA Brandenburg: http://www.lasa-brandenburg.de.
LASA Brandenburg menjadi salah satu gambar pengejawantahan
pemisahan antara pemerintah dan administrasi negara. Jika Pemerintah
sebagai pihak yang membuat kebijakan, LASA Brandenburg menjadi
pihak yang mengimplementasikannya, salah satunya mengambil
Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pihak mana yang akan
menerima dana tanpa campur tangan Pemerintah. Lebih ianjut tentang
LASA Brandenburg: http://www.lasa-brandenburg.de
B. Implementasi Undang-Undang (Implementation of the Law)
Implementasi suatu undang-undang di Indonesia memerlukan
perincian pelaksanaan secara berjenjang menurut hierarki tertentu hingga
ke level teknis melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri
(permen), petunjuk teknis direktorat jenderal hingga surat keputusan
direktur jenderal. Ketiadaan peraturan pelaksana sebagai rincian
peraturan perundangan di atasnya pada tataran praktek di Indonesia
sering menyebabkan ketiadaan pelaksanaan.amanat peraturan
perundangan itu.
191
