Page 198 - sektorpublik

negara, maka pengangkatan pegawai publik dilakukan berdasarkan

kontrak kerja. Dalam hal perselisihan kerja, Pengadilan Tata Usaha
Negara atau Pengadilan Administrasi menjadi pihak yang menangani

kasus atas pegawai negeri ini, sedangkan kasus atas pegawai publik
diurus oleh Pengadilan Perselisihan/Urusan Kerja. Baik pegawai negeri

maupun pegawai publik, keduanya memperoleh tunjangan kesehatan dan

tunjangan pensiun. Perekrutan pegawai non-pegawai negeri ini demi
penghematan, misalnya LASA Brandenburg, tempat penulis bekerja,

sewaktu-waktu dapat dibubarkan apabila kebijaksanaan pasar kerja sudah
rampung dan pegawai yang bekerja di dalamnya dapat di-PHK-kan.

Pegawai Negeri Federal Jerman cuma perlu taat dan setia kepada

UUD Jerman, tidak kepada pemerintah. Dari sisi sumpah, kedudukan
Pegawai Negeri Jerman mirip dengan kedudukan Tentara Nasional

Indonesia. Kedua laskar ini bukan merupakan aparat pemerintah,
melainkan cuma aparat negara.

Karena itulah, pegawai negeri dan pegawai publik Jerman tetap

berada di posnya masing-masing meski pejabat politiknya, misalnya yang
duduk sebagai pemerintah, mengalami pergantian. Berbeda dengan

Jerman, di Indonesia dinyatakan, “sebagai unsur aparatur Pemerintahan,
(…) setiap PNS mempunyai kewajiban untuk setia dan taat kepada

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Pegawai Negeri Republik Indonesia merupakan sumber daya

pelaksana penyelenggara pemerintahan negara yang tugasnya

berkecimpung dalam lembaga-lembaga/dinas-dinas pemerintahan.
Sebagai aparat negara pegawai negeri Jennan yang bekerja di

administrasi negara pada cabang kekuasaan lainnya, Bundestag (DPR)
atau Bundesrat (Dewan Perwakilan Daerah -setara dengan dengan Senat

195