Page 203 - sektorpublik
P. 203
berarti pegawai negerinya pun harus mengabdi kepada rakyat, bukan
kepada satu partai. Dalam rnenjalankan tugasnya pegawai negeri
haruslah netral dan adil. Segenap sikapnya haruslah berpihak kepada dan
memperjuangkan tegaknya tatanan bebas-demokratis.
Karena di Jerman pendidikan itu urusan negara-negara bagian,
setiap negara bagian mengatur dalam UU Negara Bagian (setara dengan
perda di Indonesia) tentang netralitas umpamanya para pendidiknya.
Untuk menjaga netralitas di negara bagian, “dalam tugas kedinasannya,
pegawai negeri harus bersikap netral baik secara politis, fahamis maupun
agamis”.
Di Negara Bagian Berlin, “PNS tidak boleh mengenakan pakaian
atau menggunakan simbol atau isyarat lainnya yang secara obyektif dapat
mengancam kepercayaan terhadap netralitas penjalanan tugas PNS
tersebut”. Namun, hal ini tidak berlaku bagi para siswa dan siswi sekolah-
sekolah negeri.
Di Negara Bagian Bavaria yang mayoritasnya Katolik pernah
ditemui salib yang tergantung pada setiap dinding kelas sekolah dasar
negeri. Gugatan masyarakat yang terusik dimenangkan oleh Mahkamah
Konstitusi Federal pada Mei 1995 dan salib pun harus dicopot. Meskipun
demikian, khusus di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah swasta
bermotifkan agama, umpamanya sekolah kristen, larangan itu tidak
berlaku. Sama halnya dengan netralitas pegawai negeri: netralitas itu
selama bekerja. Setelah meninggalkan tempat pekerjaannya, pegawai
negeri tidak dilarang untuk aktif di partai politik atau melakukan kegiatan
beragama, bahkan disarankan mendorong iklim toleransi dan memupuk
kehidupan politis dan beragama.
200
