Page 201 - sektorpublik

Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah,
bahwa saya, akan senantiasa

menjunjung tinggi kehormatan

Negara, Pemerintah, dan
martabat Pegawai Negeri

Sipil, (…) (Pasal 26.2)

Agar kemandirian pegawai negeri sebagai aparat negara itu terjaga

dan tidak tunduk pada kesewenang-wenanan pejabat politis, misalnya
pemerintah, baik. di tingkat federal maupun negara bagian, Pegawai

Negeri memiliki hak dan kewajiban Remonstrasi (menyanggah).
Sanggahan ini harus disampaikan secara tertulis kepada atasan

terdekatnya, apabila perintah dinas yang diterimanya tidak sesuai dengan
hukum yang berlaku dan atasannya harus menjawabnya secara tertulis

pula. Apabila atasannya menolak sanggahannya dan sang pegawai negeri

ini tetap berkeberatan, ia harus menyampaikan sanggahan tertulisnya
kepada atasan tingkat yang lebih tinggi. Apabila atasan ini

mempertahankan perintah dinas tersebut, jawabannya harus disampaikan
secara tertulis. Bila sanggalian duakali ditolak dan agar birokrasi tidak

stagnan, sang pegawai negeri ini harus menjalankan perintah dinas
tersebut dan terbebas dari tanggung jawab. Namun ini dengan catatan,

bahwa perintah dinasnya itu tidak melanggar keterliban dan kejahatan

pidana atau tidak melanggar/melecehkan hak asasi manusia .

198