Page 202 - sektorpublik

Sebagai contoh di Jerman, kasus sanggahan spektakuler dilakukan

oleh Dr. Winfried Maier, seorang jaksa di Augsburg. Ia menolak perintah
atasannya guna memendam kasus korupsi yang melibatkan parpol yang

berkuasa, CSU (Partai Uni Sosial Kristen), para pejabat tinggi, manajer
perusahaan Thyssen, dan putra mantan Kepala Daerah Bavaria saat itu,

Frans Josef Strauss. Akhirnya kasus ini menyeret kalangan atas ke

pengadilan .
Alhasil, instrumen penyanggahan itu, dapat membantu pencegahan

korupsi secara dini. Ada pula instrumen-instrumen lain demi pengamanan
pegawai negeri dari kesewenang-wenangan pejabat politik tetapi tidak

hendak dibicarakan dalam tulisan ini. Dengan hak dan kewajiban

remonstrasi itu, kasus pemidanaan terhadap pegawai negeri yang terjadi
terhadap Oentarto Sindung Mawardi, Dirjen Otonomi Daerah waktu lain,

mungkin tidak harus terjadi akibat ketaatan dan kesetiaannya kepada
pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, jika Oentarto mengetahui

bahwa radiogram itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

D. Netralitas Administrasi Negara

Netralitas atau ketidakberpihakan dalam tulisan ini tidak
dimaksudkan berbeda secara tegas dengan independensi atau

kemandirian sebagai istilah yang digunakan dalam butir 2.3. di atas.
Namun, pada butir 2.4. ini lebih ditekankan posisi administrasi negara yang

tidak condong pada pihak mana pun tanpa justifikasi hukum yang

dibenarkan konstitusi.
Netralitas Administrasi (sekaligus Lembaga Negara) Jerman itu

tersiratkan dalam pernyataan keharusannya terikat pada Undang-
Undanng dan Hukum sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 UUD Jerman. Ini

199