Page 197 - sektorpublik

Beranjak ke kasus lain, hal yang tidak konsisten terjadi pada kasus

sertifikasi dosen. UU yang mengatur sertifikasi dosen bisa berjalan tanpa
PP tetapi melalui Peraturan Menteri. Dalam Bab Menimbang Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi
Dosen disebutkan, bahwa “Peraturan Pemerintah yang diamanatkan

dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

Dosen belum terbit”. Namun, karena “berdasarkan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemerintah wajib melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama
dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang

tersebut” dan “tugas pemerintahan dalam program sertifikasi dosen tidak

boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah
yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi dosen”, maka ,,untuk mengisi

kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi dosen, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi

Dosen”.

C. Independensi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Publik

(Independence of Civil Servants and Public Servants)
Berdasarkan pengupahan/penggajian, laskar abdi negara Jerman

terbagi ke dalam Beamte (pegawai negeri sipil dan polisi), hakim, tentara
dan Tarifbeschaeftigte (Karyawan Berdasarkan Tarif). Karyawan

Berdasarkan Tarif terbagi ke dalam Angestellte dan Arbeiter im

oeffentlichen Dienst (Pegawai dan Buruh Publik).
Syarat menjadi Beamte adalah kewarganegaraan Jerman dan Uni

Eropa, sedangkan pegawai publik tidak diharuskan demikian. Bila
pengangkatan pegawai negeri itu berdasarkan keputusan administrasi

194