Page 196 - sektorpublik

diterbitkan sekaligus, sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah

ini.
Dapat dilihat pada diagram di atas, jenjang pelaksanaan UU di Jerman

lebih ringkas dan cepat. Pada kasus lain, peraturan/petunjuk teknis guna
melaksanakan UU Perjalanan Federal (Pusat) dibuat oleh Kementerian

Dalam Negeri Federal yang mengatur perjalanan dalam negeri bersama

Kementerian Luar Negeri yang mengatur perjalanan ke luar negeri.
Dengan perbandingan jenjang pelaksanaan UU tersebut, bisa

dipahami sebab UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang diterbitkan di masa Presiden Megawati

Soekarnoputeri pada 19 Oktober 2004, misalnya, tidak dapat berjalan.

Untuk menjalankan UU ini, peraturan pemerintah terkait tidak diterbitkan
pemerintah periode berikutnya, padahal, menurut Pasal 5 ayat 2 UUD RI

1945 hingga hasil amandemen keempat disebutkan, bahwa “Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya”. Bandingkan dengan yang di Jerman, UU tersebut

langsung menjadi porsi administrasi negara, dalam hal ini Departemen
Sosial, untuk menanganinya sehingga dana iuran fakir miskin langsung

dibayarkan oleh administrasi negara, tanpa campur tangan pemerintah.
Alhasil, tak tergantung pada pemerintah yang berkuasa, fakir miskin akan

selalu meraup tunjangan sosial. Menjadi satu kejanggalan penulis ketika,
misalnya, Tempo menurunkan berita, “Karsono adalah pensiunan koki di

penjara Berlin. …. Uang pensiunannya hanya sekitar 200 Euro sebulan.

Agar memenuhi standar hidup orang Jerman, pemerintah memberi
tunjangan sosial hingga total ia mendapat 600 Euro” sebab pemberi

tunjangan sosial di Jerman adalah administrasi negara dan bukan
pemerintah.

193