Page 199 - sektorpublik

atau DPD di Indonesia) atau di Bundesverfassungsgericht (Mahkamah

Konstitusi) atau di DPRD Negara Bagian Brandenburg, bukanlah aparat
pemerintah yang diperbantukan pada lembaga legislalif dan yudikatif

seperti di Indonesia sehingga Pegawai Negeri Jerman di lembaga legislatif
dan yudikatif itu diangkat masing-masing oleh Ketua DPR, Ketua Dewan

Perwakilan Daerah, atau Ketua Mahkamah Konstitusi. Begitu juga

Pegawai Negeri pada DPRD Brandenburg diangkat oleh Ketua DPRD
Negara Bagian Brandenburg.

Dengan sistem seperti itu, adalah suatu kejanggalan bagi penulis,
jika Gubernur DKI Jakarta (eksekutif) menaikkan gaji anggota DPRD

Jakarta (legislatif), atau sebaliknya, DPRD DKI meminta pemprov DKI

Jakarta menaikkan gaji anggota dewan.
Di wilayah eksekutif Jerman untuk negara federal (pusat),

pengangkatan Pegawai Negeri dilakukan oleh Presiden sebagai kepala
negara atau lembaga yang ditunjuk Presiden. Untuk Negara Bagian

Brandenburg, pengangkatan Pegawai Negeri dilakukan oleh Pemerintah

Negara Bagian atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah Negara Bagian.

196