Page 205 - sektorpublik

Sebenarnya tindakan administrasi negara itu sangat mudah dibaca.

Jika memenuhi ketentuan Undang-Undang, visa tinggal harus turun.
Administrasi negara berkewajiban merestui pemberian suaka karena

dalam kasus ini administrasi negara tidak memiliki Ermessen (atau
Diskresi dalam istilah RUU Administrasi Pemerintahan).

Jika suaka politik tidak hendak diberikan kepada warga Papua, UU

tentang Keimigrasian mesti dicabut atau digubah. Seorang birokrat
Jerman tidak mungkin untuk tidak memberikan suaka politik hanya karena

turun perintah penolakan dari pemerintahnya. Asas UU Prosedur
Administrasi Negara Jerman adalah pengedepanan UU, sedangkan

perintah yang dikeluarkan pemerintah berkedudukan di bawah UU,

terlebih ada kewajiban birokrat untuk menggunakan remonstrasi yang
akan menggagalkan perintah dari pemerintah yang bertentangan dengan

UU, apalagi UUD.

Peran UU Prosedur Administrasi Negara dalam Praktik di Jerman

Tergantung pada wilayah hukum di mana UU Prosedur Administrasi
Negara diberlakukan, UU yang akan diberlakukan kepada publik harus

melalui UU Prosedur Administrasi Negara. Dapat diistilahkan bahwa UU
Prosedur Administrasi Negara itu hukum materiil yang menjadi payung

hukum. Karena itu, UU Prosedur Administrasi Negara tidak berbeda
dengan UU Pelayanan Publik.

UU Prosedur Administrasi Negara Jerman

(Verwaltungsverfahrensgesetz) yang equivalen dengan RUU Administrasi
Pemerintahan Indonesia saat ini memiliki banyak peran, antara lain

berfungsi sebagai subyektivisasi hubungan antara Negara dan
masyarakat/individu yang setiap individu tak boleh didegradasi menjadi

202