Page 209 - sektorpublik

memang dipanggil oleh sang komandan. Namun, ia hanya diberitahu,

bahwa ia akan dipindahtugaskan. Seharusnya, menurut Mahkamah

Federal Administrasi/TUN, komandan selaku atasan mesti memberi
kesempatan kepada bawahannya untuk menyatakan, bahwa ia

mengetahui perintah atasan dan dalam tenggang waktu tertentu, kepada

sang serdadu harus diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya
(Dengar Pendapat Yang Tertib).

Sebagai perbandingan dengan kasus di Jerman itu adalah kasus

yang menyangkut seorang PNS yang merupakan Atase Pendidikan
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman Tanggal 25

Januari 2007, kepada Atase tersebut diperlihatkan kawat rahasia

Kementrian Luar Negeri untuk KBRI di Berlin. Isinya adalah penarikan diri
Atase tersebut dari posnya pada akhir Maret 2007. Pada tanggal itu juga,

Departemen Pendidikan Nasional menerima surat dari Deplu (Kemlu)

tentang penarikan Atase yang bersangkutan, paling lambat akhir April
2007. Alasan yang dikemukakan, menurut laporan Duta Besar RI untuk

Jerman di Berlin, Atase Pendidikan tersebut dianggap mempunyai “kinerja

yang marjinal” dan “melaksanakan tugas dan fungsi di luar jalur/sistem
perwakilan”. Yang menarik dalam kasus ini, Depdiknas menolak penarikan

dengan dasar temuan tim evaluasi bentukan Depdiknas pada tanggal 11-

16 Maret 2007, yang menyebutkan bahwa kinerja Atase Pendidikan dinilai
“sangat baik”, bahkan setelah menyurati Menteri Luar Negeri, pada

tanggal 11 Mei 2007 Mendiknas memerintahkan agar Atase Pendidikan

tetap bertugas. Namun, Dubes RI untuk Jerman di Berlin tak menggubris
surat penolakan Mendiknas tertanggal 27 Juli 2007, padahal menurut

peraturannya, “Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Staf Teknis diangkat

206