Page 211 - sektorpublik

penggunaan Ermessen atau yang biasa dikenal sebagai setara dengan

diskresi dalam RUU Administrasi Pemerintahan ke dalam aturan hukum.

Ermessen dalam UU Prosedur Negara Jerman berarti bahwa tindakan
administrasi negara dari awalnya tidak diatur secara jelas oleh aturan

hukum. Tujuan dari Ermessen adalah memberikan administrasi negara

keleluasan/kelonggaran tertentu untuk bertindak, demi melayani kepada
kepentingan individual publik.

Ermessen hanya ada, jika ada alternatif tindakan atau jika aturan

hukum yang digunakan di sisi Rechtsfolge (akibat hukum) mengizinkan
beberapa keputusan untuk turun.

Dalam UU Prosedur Administrasi Negara, Ermessen harus

dimanfaatkan, “Jika administrasi negara berkewenangan atau diberi
kewenangan buat melakukan Ermessen, maka administrasi itu negara

harus menggunakan Ermessen sesuai dengan maksud kewenangan yang

diberikan kepadanya dan sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku
bagi Ermessen tersebut”. Alasan keputusan berdasar Ermessen itu sendiri

hendaknya dapat diketahui secara terbuka tentang sudut pandang

administrasi negara dalam penggunaannya. Dengan demikian, tidak
memanfaatkan Ermessen seperti yang diperintahkan UU, membuat

tindakan Administrasi Negara bertentangan dengan hukum.

Secara khusus dalam UU Kepolisian Brandenburg disebutkan,
bahwa dalam memilih alternatif tindakan mestilah berpijak pada asas

proporsionalitas. Ini berarti polisi harus memilih tindakan yang paling

minimal menimbulkan kerugian bagi perorangan dan umum. Ini bisa
dipahami, Ermessen tidak muncul secara insidental. Freies Ermessen

sama sekali tidak dikenal dalam wilayah administrasi negara Jerman.

208