Page 214 - sektorpublik

Pengadilan Tinggi TUN Negara Bagian Bavaria. Ini bermula dari

keputusan Departemen Kependudukan Daerah Bavaria untuk tidak

memperpanjang izin tinggal seorang anak Turki berusia 14 tahun yang
bernama Mehmet, dimenangkan oleh Pengadilan TUN kota Munich

pada tanggal 2 Februari 2000 dan diperkuat oleh fatwa Pengadilan

Tinggi TUN Propinsi Bavaria pada tanggal 15 November 2001.
Faktanya, anak Turki itu tercatat kerap melakukan perbuatan kriminal:

menjelang usia 14 tahun, Mehmet sudah melakukan 60 kali kejahatan

(pencurian, penggangsiran, perkelahian, perampokan dan
pemerasan). Ia dianggap mengganggu kepentingan publik, demikian

alasan penolakan perpanjangan visa tinggal. Dalam kasus ini, UU

menyatakan, “apat tidak diperpanjang visa tinggalnya”. Salah satu
alasan pengguguran keputusan Departemen Kependudukan dan

kedua Pengadilan TUN itu oleh Mahkamah Federal TUN adalah

Ermessensnichtgebrauch (Ermessen yang tidak dimanfaatkan atau
tidak menggunakan kewenangan berErmessen), sehingga melanggar

asas Verhaeltnismaessigkeit (proporsionalitas). Dalam penggunaan

Ermessen, demikian fatwa Mahkamah Federal TUN, harus
diperbandingkan antara kepentingan publik dengan kepentingan

pribadi, misalnya, fakta lain bahwa anak itu belum dewasa. Ia perlu

bimbingan dan perlindungan/pengayoman kedua orangtuanya yang
secara sah boleh bermukim di wilayah Jerman, terlebih hidup bersama

keluarga merupakan penuntun bagi seorang anak yang berbudi pekerti

kurang agar bisa dibimbing ke jalan yang benar.
Pada contoh nomor 2, 3 dan 4 di atas, administrasi negara

dinilai tidak menggunakan sepenuhnya kewenangan Ermessen

211