Page 210 - sektorpublik

dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan

Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Dalam konflik antara kedua kementerian tersebut, akhirnya Dubes
RI untuk Jerman di Berlin tampil sebagai “pemenang”, Setelah

menghentikan pembayaran gaji dan memutus saluran telepon, pada butan

Agustus 2007, Dubes RI tersebut mengadu kepada Kementerian Luar
Negeri Jerman, bahwa Atase Pendidikan sudah tidak lagi bertugas

sehingga secara praktis sudah tidak berhak memiliki izin tinggal. Terlepas

dari alasan “kinerja yang marginal” dan ”’melaksanakan tugas dan fungsi
di luar jalur/sistem perwakilan”, juga selain bertentangan dengan Keppres

No. 108 Tahun 2003, menilik kasus ini berdasarkan UU Prosedur

Administrasi Negara Jerman, perbuatan Dubes RI untuk Jerman itu keliru,
sebab kepada Atase Pendidikan tiba-tiba sudah diberikan Surat

Keputusan Penarikan tertanggal 25 Januari 2007 tanpa sebelumnya

kesempatan untuk “dengar pendapat” atau “mengakses dokumentasi
administrasi” diberikan, bahkan hasil penilaian tim Depdiknas pada 11-16

Maret 2007 yang memuat kesimpulan berbeda itu tidak dijadikan bahan

pertimbangan. Dubes RI untuk Jerman dalam hal ini teiah melakukan
tindakan maladministrasi, karena prosedur-prosedur tertentu tidak

ditempuh. Kehadiran UU Prosedur Administrasi Negara atau RUU

Administrasi Pemerintahan saat ini, pencopotan seorang PNS akan
menjadi tidak serampangan.

c) Keleluasan Bergerak Administrasi Negara
Dalam UU Prosedur Administrasi Negara Jerman, para pembuat

UU (legislatif dan pemerintah) sengaja memasukkan ketentuan

207