Page 208 - sektorpublik
P. 208
karena itu, mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas, prinsip-prinsip
ekonomis dan hemat serta asas keterbukaan aktivitas negara merupakan
prioritas utama.
Dari kasus di atas, kuncinya terletak pada kepentingan umum.
Publik berkepentingan untuk mengetahui data-data tentang perjanjian
yang diteken. Hanya dengan cara inilah, maka dapatlah diperiksa, apakah
prinsip-prinsip ekonomis dan hemat itu diterapkan. Hasilnya, melalui
kontrol publik, aktivitas administrasi negara bisa diperkokoh dan diperbaiki.
Tidaklah penting, apakah motif pihak penggugat buat mengakses
dokumen itu berangkat hanya dari kepentingan pribadinya.
Dalam hal rahasia negara, umpamanya dalam kasus keengganan
Badan Intel Negara Bagian Bavaria membiarkan pihak yang tersangkut
mengakses dokumentasi administrasi dengan alasan rahasia negara,
menurut fatwa Mahkamah Konstitusi Jerman, apa yang dinamakan
rahasia negara itu haruslah boleh dilihat o1eh pengadilan: “Dengan tetap
menjaga rahasia, pengadilan dapat menguji, apakah persyaratan hukum
buat penjagaan rahasia itu terpenuhi”.
b) Perlindungan bagi Pegawai Negeri dan Tentara
Gugatan seorang serdadu Jerman yang hendak dipindahkan ke
daerah operasi lain diterima oleh fatwa Mahkamah Federal
Administrasi/TUN. Alasan pengguguran perintah atasan: komandan telah
menggunakan Ermessenfehler (Ermessen yang keliru). Ke dalam
penggunaan Ermessen harus dimasukkan unsur-unsur
ordnungsgemaesse Anhoerung (dengar pendapat yang tertib) dan
fehlerfreie Anhoerung (dengar pendapat bersih kesalalian). Serdadu itu
205
