Page 212 - sektorpublik

Semangat Ermesssen Jerman itu diadopsi oleh RUU Administrasi

Pemerintahan, menurut draf Oktober 2008, sebagai berikut, “Diskresi

adalah wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang
memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan

hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan” (Pasal

1 nomor 5).
Namun, pemanfaatan melakukan pilihan ini tidak dipertegas oleh

kewajiban menggunakan pilihan sebab RUU Administrasi Pemerintahan

draf Oktober 2008 menyatakan, “Pejabat Pemerintahan yang
menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib

mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”
(Pasal 6 ayat 1). Dapat dipahami, diskresi boleh digunakan dan boleh tidak

digunakan. Jika demikian, kapan Ermessen itu muncul bila UU berbunyi

dapat, boleh dan kadang-kadang hendaknya? Sejatinya Ermessen harus
berada di posisi Rechtsfolge (akibat huknm) dari satu Tatbestand (fakta

perbuatan). Merujuk pada UU Prosedur Administrasi Negara Jerman,

Ermessen juga bisa mencakup tindakan, apakah administrasi negara akan
bertindak; dan jika bertindak, bagaimana administrasi negara bertindak

Contoh penggunaan Ermessen ditunjukkan sebagai berikut.

1) Menurut Pasal 15 ayat 3 UU Tentang Demonstrasi
(Versammlunggesetz), demonstrasi yang tidak dilaporkan sebelumnya

(fakta perbuatan), dapat dibubarkan (akibat hukum). Dalam hal ini,

Polisi berhak tetapi tidak berkewajiban, untuk membubarkannya.
2) Administrasi Negara menurunkan keputusan pembongkaran

bangunan liar. Pasalnya, UU Tentang Bangunan mengatakan,

209