Page 213 - sektorpublik

“bilamana seseorang mendirikan bangunan tanpa ijin (fakta

perbuatan), maka bangunan tersebut harus dibongkar, apabila tak ada

cara lain yang dapat menciptakan keadaan sesuai dengan aturan
hukum (akibat hukum)”. Perbuatan Administrasi Negara ini dianggap

keliru karena Administrasi Negara tidak menggunakan Ermessen.

Administrasi Negara seharusnya meminta kepada yang bersangkutan
untuk mengajukan pemohonan susulan pendirian bangunan.

3) Pemindahan seorang Pegawai Negeri berpangkat Regierungsdirektor

(Head of Division/DirJen) Kemlu (Kementerian Luar Negeri) Jerman,
ditangguhkan o1eh fatwa Pengadilan Tinggi TUN Berlin-Brandenburg

tertanggal 26 Januari 2010. Meski bermukim di Berlin, sejak tahun

2000 ia bekerja di Badan Kriminal Federal (Pusat) di Wiesbaden. Pada
tahun 2004 ia kembali ke Berlin untuk mengisi pos di kantor Kanselir

dan kemudian 2007 di Kementrian Luar Negeri (Kemlu). Perlu

diketahui, bahwa jarak Berlin-Wiebaden sekitar 600 km. Mulai 7
November 2009 ia dipindahkan kembali ke Badan Kriminal Federal di

Wiesbaden. Salah satu alasan penangguhan Pengadilan Tinggi

Administrasi/TUN adalah Kemlu keliru menggunakan Ermessen.
Kemlu tidak menyertakan kenyataan, bahwa sejak dipindahtugaskan

dari Wiesbaden ke Berlin tahun 2004 sang Dirjen sudah lebih dari tiga

setengah tahun bekerja di kantor Kanselir. Kemlu juga dianggap
kurang menghargai kepentingan pribadi sang Dirjen. Sang Dirjen itu

sendiri sudah menetap di Berlin selama delapan tahun dan isterinya

juga bekerja mencari nafkah di kota Berlin.
4) Tanggal 16 Juli 2002, Fatwa Mahkamah Federal Administrasi/TUN

menggugurkan keputusan Pengadilan TUN kota Munich dan

210