Page 215 - sektorpublik
P. 215

sehingga  melakukan  tindakan  yang  tidak  optimal  demi  kepentingan

                individual  pihak  yang  dirugikan.  Menjadi  pertanyaan,  bagaimana

                Pengadilan  TUN  memeriksa  penggunaan  Ermessen?  Ermessen
                diperiksa melalui notulen atau berita acara pemeriksaan sebagai wujud

                salah    satu    prinsip   tertib   administrasi:    Administrasi    yang

                terdokumentasi.  Syarat  mengunakan  Ermessen  yang  benar,  antara
                lain tertib dengar pendapat, pemberian hak mengakses dokumentasi

                administrasi  atau  hak  mendapatkan  informasi,  bahkan  pihak  yang

                terlibat  pun  dapat  melihat  dan  menguji  apakah  administrasi  negara
                (Verwaltung) menggunakan kewenangan Ermessen-nya.. Karena itu,

                Ermessen cenderung bermakna Erwaegung atau Pertimbangan.

                       Peran dan manfaat yang diperoleh melalui pemberlakuan UU
                prosedur  Administrasi  Negara  Jerman  sebenarnya  sejalan  dengan

                karakteristik tipe birokrasi Weber yang digunakan administrasi negara

                Jerman.  Karakteristik  birokrasi  yang  dimaksud  terdiri  atas  a)
                pembagian kerja, b) kejelasan wewenang, c) terdokumentasi/tertulis,

                d)  perintah/instruksi,  e)  keterikatan  pada  aturan  hukum,  dan  f)

                keberadaan laskar pegawai negeri yang telah tersosialisasi dan netral.
                       Sejalan  dengan  peran  UU  Prosedur  Administrasi  Negara,

                terdapat  banyak  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  prinsip-prinsip

                birokrasi  Weber,  sebagaimana  disebutkan  secara  rinci  antara  lain
                berikut ini.

                1.) Birokrasi menjadi instrumen penggunaan kekuasaan rasional.

                2.) Struktur Birokrasi terlindungi dari perbuatan-perbuatan sewenang-
                     wenang penguasa (pemerintah/pejabat politis)





                                                                                       212
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220