Page 154 - ETPEM2016
P. 154
Terhadap perda ini pernah ada sementara kalangan yang
secara tidak terang-terangan menentangnya karena dicurigai akan
‘menyimpang’ dari tatanan hukum di NKRI. Banyak tamu yang
datang dari dalam dan luar negeri menanyakan tentang gerakan ini.
Setelah diberi penjelasan, akhirnya banyak kalangan yang
mendukungnya, karena perda ini berisi semangat untuk
meningkatkan keetikan perilaku warga bangsa di negara Pancasila
sebagaimana diamanatkan Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang
Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Tap MPR tersebut dinyatakan
bahwa arah kebijakan untuk mengimplementasikan etika
kehidupan berbangsa perlu dilakukan antara lain dengan cara
“mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa”
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
melalui pendidikan formal, nonformal dan informal serta
pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara,
pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
3.2.8 Perintah/Petunjuk Atasan
Sumber yang terakhir etika pemerintahan adalah
perintah/petunjuk atasan. Tentang hal ini Djadja Saefullah
(2006:172) mengemukakan bahwa ukuran kebenaran dari
perbuatan pejabat publik mulai dari tertinggi agama sampai
dengan terrendah perintah atasan. Walaupun demikian dalam
kehidupan praktis kadang-kadang yang lebih dominan untuk
mengukur perbuatan pegawai adalah perintah/petunjuk atasan.
138
