Page 31 - ETPEM2016

2) Menciptakan suasana yang adil. Pemerintah dibentuk dengan

harapan bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi
untuk memperoleh peluang yang sama (adil) dalam berbagai
segi kehidupan, misalnya dalam bidang politik, hukum dan
ekonomi.
Dengan maksud pembentukannya itu, negara dengan
pemerintahannya memiliki ‘kekuasaan.’ Menurut Hegel (dalam
Budiman, 1996:15), dulu hanya ada satu orang yang berkuasa,
yakni dalam pemerintahan monarki. Kemudian, ada beberapa
orang yang berkuasa, yakni dalam pemerintahan oligarki. Sekarang
dan di kemudian hari, muncul semua orang yang berkuasa, yakni

dalam pemerintahan demokrasi. Yang dimaksud dengan semua
orang di sini adalah seluruh rakyat suatu negara, karena
pemerintahan di negara demokrasi sebagaimana telah diketahui
bersama adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Apa sajakah kekuasaan negara tersebut? Tentang hal ini,
terdapat beberapa faham di antaranya faham ‘dwipraja, tripraja,
caturpraja, dan pancapraja.’
Menurut faham dwipraja dari John Locke, kekuasaan dalam

menjalankan pemerintahan negara dipisahkan menjadi 2 jenis,
yaitu:
1) kekuasaan legislatif (membuat undang-undang dan hukum);
dan
2) kekuasaan eksekutif dan yudikatif (melaksanakan undang-
undang dan hukum).
Menurut faham tripraja dari Montesquieu (1689-1755) yang
dikenal dengan ‘trias politica,’ kekuasaan dalam menjalankan
pemerintahan negara dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu:

15