Page 32 - ETPEM2016

1) kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) yang dipegang

oleh lembaga perwakilan rakyat;
2) kekuasaan yudikatf (peradilan) yang dipegang oleh lembaga
peradilan; dan
3) kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) yang
dipegang oleh lembaga yang menjalankan tugas-tugas negara
sehari-hari.
Menurut faham caturpraja dari Van Volenhoven (dalam Ateng
Syafrudin, 1976:5), kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 4 jenis,
yaitu:
1) bestuur atau pemerintahan, yakni kekuasaan untuk

melaksanakan tujuan negara;
2) politie, yakni kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan
dan ketertiban umum dalam negara;
3) rechtsspraak atau peradilan, yakni kekuasaan untuk menjamin
keadilan di dalam negara; dan
4) regeling, atau pengaturan perundang-undangan, yakni
kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam
negara.

Menurut faham pancapraja dari Pamudji (1932-1993), sebelum
UUD 1945 diamandemen tahun 1999-2002, kekuasaan negara di
Indonesia bukan dipisahkan tetapi didistribusikan kepada 5 (lima)
lembaga, yaitu:
1) kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh Presiden dan para
pembantunya;
2) kekuasaan legislatif, yang dilaksanakan Dewan Perwakilan
Rakyat;

16