Page 34 - ETPEM2016

kerja, kesehatan, keamanan, perumahan, dan jaminan sosial;

dan
3) fungsi kontrol ekonomi, yakni memajukan dan menstabilkan
keadaan ekonomi masyarakatnya.
Berbeda dengan pendapat itu, Tjahya Supriatna (1998:8)
mengemukakan adanya 4 fungsi pemerintah, yaitu:
1) political state (klasik), untuk memelihara, ketertiban dan
ketenteraman, pertahanan dan keamanan, diplomatik, serta
perpajakan;
2) welfare state, untuk menjalankan keadilan, kedaulatan,
kemakmuran dan keadilan sosial;

3) law state, untuk menjalankan pengaturan, perlindungan dan
peradilan terhadap warga; dan
4) administrative state, berdimensi pada pelayanan, pengelolaan,
pengendalian, pemberdayaan, kesempatan dan kemitraan.
Berbeda dengan pendapat tadi, Ryaas Rasyid (2000:59)
mengemukakan bahwa pemerintah itu mempunyai 3 (tiga) fungsi
yang hakiki, yaitu:
1) fungsi pelayanan (service) yang akan memudahkan masyarakat

dalam mengurus kepentingannya;
2) fungsi pemberdayaan (empowering) yang akan mendorong
masyarakat agar memiliki kemandirian; dan
3) fungsi pembangunan (development) yang akan menciptakan
masyarakat agar memiliki kemakmuran.
Mirip dengan kedua pendapat tersebut, Taliziduhu Ndraha
(2001:85) mengemukakan bahwa fungsi pemerintah ada 2, yaitu:
1) fungsi primer, yakni fungsi pelayanan masyarakat; dan

18