Page 38 - ETPEM2016
P. 38
Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Semua
menteri negara dan jajaran eksekutif lainnya ditunjuk oleh dan
bertanggungjawab kepada Presiden (bukan bertanggungjawab
kepada DPR). Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, demikian
pula sebaliknya. Keduanya sama-sama kuat.
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara
kesatuan pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan
desentralisasi. Dengan cara sentralisasi ekstrem, semua urusan
pemerintahan (termasuk wewenangnya) dijalankan pemerintah
pusat. Daerah hanya berperan sebagai pelaksana saja. Dulu, pada
saat bangsa Indonesia dijajah Belanda sampai tahun 1903,
pemerintah Hindia Belanda menggunakan cara sentralisasi.
Pemerintahan dijalankan secara sentralistik oleh Gubernur Jendral.
Sekarang, sistem seperti ini sudah sangat jarang digunakan, kecuali
di negara-negara yang sangat kecil dengan jumlah penduduk yang
sedikit (misalnya Brunei). Pada saat sekarang cara yang banyak
digunakan adalah desentralisasi. Dengan cara ini,
wewenang/urusan pemerintahan dibagi-bagi oleh pemerintah
pusat. Ada wewenang/urusan yang tetap ditanganinya, dan ada
yang diserahkan atau ditugaskan pengurusannya kepada daerah.
Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan di tingkat pusat,
daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan desa. Karena itu, sebutan
aparatur pemerintah dapat ditujukan bagi semua orang yang
bertugas di semua tingkatan pemerintahan tersebut.
Seperti di negara kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak
bersifat negara, karena itu daerah tidak memiliki kekuasaan negara
dan atribut kenegaraan lainnya seperti di tingkat pusat/nasional.
Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan
22
