Page 39 - ETPEM2016

negara untuk mengurus urusan pemerintahan ‘tertentu’ menurut

asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dari hasil telaahan terhadap berbagai aturan mengenai
pemerintahan daerah yang pernah dikeluarkan sejak masa
penjajahan sampai dengan sekarang, Indonesia menggunakan cara
kombinasi sentralisasi-desentralisasi. Hal itu dapat dilihat dari
adanya tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu:
1) dekonsentrasi,
2) desentralisasi, dan
3) medebewind;
serta dua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1) otonomi, dan
2) medebewind.
Dekonsentrasi, pada hakikatnya merupakan sentralisasi juga,
hanya teknis pelaksanaannya diperlunak dengan ‘melimpahkan
wewenang kepada aparatur pemerintah pusat’ yang ada di daerah
untuk menjalankan kebijakan pusat yang disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing. Karena itu, mereka sering disebut
aparatur dekonsentrasi, seperti Gubernur, Pangdam, Kapolda,

Kejati, dan Ka Kementerian Wilayah di tingkat provinsi; atau
Dandim, Kapolres, Ka BPN, Kakemenag, dan Kajari di tingkat
kabupaten/kota. Dulu dikenal ada pangrehpraja (zaman Jepang)
dan kemudian diubah (setelah kemerdekaan) dengan istilah
pamongpraja. Mereka adalah aparatur dekonsentrasi untuk
menjalankan tugas pemerintahan umum di daerah.
Desentralisasi merupakan pembagian wewenang pemerintah
pusat kepada badan tertentu untuk menjalankan fungsi
pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional), atau

23