Page 41 - ETPEM2016

bukan daerah, yang biasanya disebut urusan pusat, urusan

nasional, atau urusan umum. Karena itu pemerintahan yang
diselenggarakan di daerah, tidak hanya sebatas pemerintahan yang
mengurusi urusan daerah saja, atau urusan pusat saja, tetapi
kedua-duanya. Hal itu terlihat jelas dalam praktik, selain adanya
aktivitas alat daerah seperti gubernur, bupati/walikota dengan
satuan kerja perangkat daerahnya (eksekutif) dan DPRD (legislatif);
terdapat pula aktivitas alat-alat pusat seperti
kodam/korem/kodim, polda/polres, kejaksaan tinggi/ negeri
(jajaran eksekutif pusat yang bertugas di daerah), dan pengadilan
tinggi/negeri (jajaran yudikatif pusat yang bertugas di daerah). Jadi,

di daerahpun terselenggara pemerintahan dalam arti sempit dan
dalam arti luas.
Dengan demikian perlu kehati-hatian dalam menggunakan
istilah ‘pemerintahan di daerah’ (terdapat kata ‘di’) dan istilah
‘pemerintahan daerah’ (tanpa kata ‘di’), karena berbeda
maknanya. Istilah ‘pemerintahan di daerah’ menunjukkan
pengertian pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang
dijalankan oleh ‘semua’ instansi pemerintah di daerah. Sedangkan

istilah ‘pemerintahan daerah’ menunjukkan aktivitas pemerintah
daerah (Kepala Daerah dan Perangkat Daerah) bersama DPRD, atau
pemerintahan dalam arti sempit (eksekutif) plus legislatif.

25