Page 42 - ETPEM2016

2.3 Pegangan Pemerintahan

Dalam menjalankan fungsinya agar stabil dan terarah pada
tujuan negara, pemerintah memerlukan acuan, pedoman atau
panduan yang oleh Taliziduhu Ndraha (2006:235) dinamai
“pegangan pemerintahan.” Ia mengemukakan bahwa dalam
pemerintahan terdapat 10 (sepuluh) jenis pegangan yang tidak
boleh diabaikan, yaitu pegangan administratif, yuristik politik,
adat, kebiasaan, fatwa otoritas, etiket, moral, etika, hukum alam,
dan teologik. Pemahaman dan penggunaan pegangan-pegangan
pemerintahan tersebut berakibat baik bagi setiap pribadi aparatur
dan lembaga pemerintah. Ketidak-pahaman apalagi pengabaian

terhadap pegangan pemerintahan tersebut dapat berakibat buruk
bagi pribadi aparatur pemerintah dan lembaga pemerintahan,
serta pada giliran berikutnya berdampak buruk pula bagi
masyarakat, bangsa, dan negara.
Pegangan administratif, bersumber dari organisasi dan
apabila diabaikan akan berakibat pengenaan sanksi administratif
dari atasan.
Pegangan administratif banyak bentuknya, antara lain berupa

juklak (petunjuk pelaksanaan) atau juknis (petunjuk teknis) dari
atasan atau satuan atas instansi pemerintah. Pegangan ini
diperlukan sebagai tuntunan, pedoman, acuan, dan standar untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif, seperti urusan-
urusan keuangan, barang, dan kepegawaian.
Walaupun oleh undang-undang (sejak UU No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya)
daerah telah diberi otonomi yang luas, tidak berarti daerah boleh
mengabaikan pegangan administratif dari pemerintah pusat,

26