Page 44 - ETPEM2016

pemerintahan diatur oleh hukum pemerintahan. Demikian pula

mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan batas
wewenangnya. Dalam pembuatan kebijakan publik misalnya,
diatur mengenai pejabat dan mekanismenya. Lembaga
pemerintahan atau aparaturnya tidak kebal hukum. Baik secara
kelembagaan maupun secara pribadi dituntut ketaatannya
terhadap hukum, jika melanggar, dapat dikenai sanksi hukum dari
negara.
Salah satu pegangan yuristik politik adalah asas-asas umum
penyelenggaraan negara sebagaimana dimuat dalam pasal 3 UU
No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu:
1) asas kepastian hukum, yakni mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2) asas tertib penyelenggara negara, yakni keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara;
3) asas kepentingan umum, yakni mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4) asas keterbukaan, yakni membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara,
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5) asas proporsionalitas, yakni mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

28