Page 40 - ETPEM2016

penyerahan wewenang secara vertikal kepada Daerah yang

dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan
pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah
tangga daerah (desentralisasi teritorial). Dalam rangka
desentralisasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberikan
wewenang khusus kepada badan otorita (seperti Batam dan
Jatiluhur). Sedangkan dalam rangka desentralisasi teritorial,
pemerintah pusat memberikan otonomi daerah kepada Daerah.
Asas otonomi yang digunakan sebagai asas pemerintahan
daerah menurut UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004, dan
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada

hakikatnya adalah asas desentralisasi teritorial. Dengan didasari
asas ini, daerah diberi otonomi, yakni wewenang untuk mengurus
secara bebas berbagai urusan pemerintahan yang ditetapkan
secara resmi sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Yang
dimaksud bebas di sini bukan bebas mutlak, tetapi bebas dalam
ikatan NKRI.
Penggunaan asas-asas tadi berimplikasi pada pengelompokan
urusan-urusan ‘pemerintahan di daerah,’ yaitu:

1) kelompok urusan pusat yang dikerjakan oleh aparatur pusat
(dekonsentrasi);
2) kelompok urusan pusat yang pengerjaannya dibantu secara
teknis oleh daerah (medebewind); dan
3) kelompok urusan daerah yang dikerjakan oleh aparatur
daerah (desentralisasi/otonomi).
Dalam kaitannya dengan hal ini, Bayu Suryaningrat (1976:11)
berpendapat bahwa pemerintahan dalam pengertian umum terdiri
dari penyelenggaran urusan daerah dan urusan selebihnya yang

24