Page 43 - ETPEM2016
P. 43
karena daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang
tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat.
Organisasi pemerintahan di Indonesia ditata berdasarkan
struktur keorganisasian birokrasi dengan ciri-cirinya antara lain,
para pegawai diangkat oleh pemerintah berdasarkan kualifikasi
profesional dan memenuhi persyaratan administratif serta lolos
seleksi; terdapat hierarki jabatan yang jelas; serta adanya
standarisasi perilaku dan kinerja. Dengan struktur yang demikian,
jenjang kepegawaian dan kelembagaan pemerintahan yang lebih
bawah harus menaati aturan, petunjuk, atau arahan dari jenjang
yang lebih atas.
Pada saat-saat tertentu atau paling tidak setiap tahun,
kepada setiap jenjang jabatan dan organisasi pemerintahan
dilakukan pemeriksaan. Apabila terdapat ketidak-sesuaian antara
yang dikerjakan dengan standar/kriteria, maka biasanya dijadikan
temuan hasil pemeriksaan. Pada tahap awal, temuannya itu
bersifat administratif sehingga tindak lanjut perbaikannya hanya
bersifat administratif pula. Jika temuan administratif tersebut tidak
ditindak-lanjuti dengan perbaikan oleh yang diperiksa, maka
terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif
dari atasannya atau bahkan diangkat menjadi kasus hukum.
Yuristik politik, bersumber dari keputusan politik dan apabila
diabaikan akan berakibat pengenaan sanksi hukum negara dari
negara/hakim.
Yuristik politik biasanya berupa ketentuan perundang-
undangan yang berada dalam lingkup hukum pemerintahan atau
lingkup hukum yang lebih luas (Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan
sebagainya). Penetapan pejabat yang berwenang dalam struktur
27
