Page 45 - ETPEM2016
P. 45
6) asas profesionalitas, yakni mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
7) asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir
penyelenggaraan negara, harus dipertanggung-jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat;
8) asas efisiensi, yakni mengutamakan efisiensi dalam
penyelenggaraan negara; dan
9) asas efektivitas, yakni mengutamakan hasil yang optimal dari
setiap kegiatan penyelenggaraan negara.
Asas-asas tersebut bukan hanya untuk dipedomani oleh
pemerintah di tingkat pusat saja, melainkan di semua tingkatan
pemerintahan dari tingkat pusat, sampai dengan desa.
Adat, yang bersumber dari tradisi sakral atau leluhur, dan
apabila diabaikan akan berakibat pengenaan sanksi kualat, karma,
atau terkucil dari masyarakat atau kekuatan gaib.
Adat biasanya sangat kuat dipegang sebagai ukuran dan
tuntunan perilaku bagi warga di lingkungan masyarakat tertentu.
Aparatur pemerintah yang bekerja di lingkungan masyarakat yang
kuat memegang ketentuan adatnya perlu kehati-hatian dalam
bertindak. Pengabaian terhadap adat sangat potensial
menimbulkan konflik dengan masyarakat adat atau menimbulkan
konflik antara masyarakat adat dengan lingkungan luarnya.
Tindakan aparatur pemerintah yang dianggap melanggar adat
dapat menimbulkan protes keras bahkan bisa dikenai sanksi adat
secara diam-diam atau terbuka. Kebijakan publik yang dirasakan
melanggar adat bisa tidak efektif dalam implementasinya,
diabaikan atau bahkan diprotes.
29
