Page 48 - ETPEM2016

menjunjung tinggi moralitas sebagai ciri peradaban. Karena itu,

masyarakat beradab pada umumnya tidak menerima perbuatan
immoral yang dilakukan oleh siapapun termasuk aparatur
pemerintah, seperti pemerkosaan, jual beli orang dan pelanggaran
hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap norma moral yang
dilakukan aparatur pemerintah, selain menurunkan citra
pribadinya, juga akan berakibat penurunan citra dan wibawa
lembaga pemerintahan.
Etika, yang bersumber dari kesadaran, free will, atau self
commitment dan apabila diabaikan akan berakibat pengenaan
sanksi dari hati nurani diri sendiri, seperti rasa malu, penyesalan,

rasa bersalah, minta maaf, mohon ampun, tobat, memberi
tebusan, mempersembahkan korban, mengaku bersalah, mundur
dari jabatan, mengasingkan diri, atau bahkan bunuh diri.
Yang dimaksud dengan etika sebagai pegangan
pemerintahan disini adalah etika dalam artinya sebagai pedoman,
acuan, dan ukuran praktis dalam berperilaku dengan bentuknya
yang rinci dan operasional, dalam hal ini adalah asas-asas dan
norma-norma etik yang dikemas di dalam berbagai aturan atau

kode etik. Misalnya, kode etik profesi, kode etik organisasi, tata-
tertib, naskah sumpah/janji pegawai, dan naskah sumpah/janji
jabatan.
Bagi aparatur pemerintah, etika yang dijadikan pegangan
adalah etika yang umum berlaku di kalangan masyarakat dan etika
khusus berupa etika pemerintahan. Etika yang keberlakuannya
universal, nasional, dan lokal banyak terdapat pada berbagai
sumbernya. Memang kesannya seolah-olah ada pemisahan antara
etika yang digunakan untuk kehidupan pribadi dan etika untuk

32