Page 36 - ETPEM2016

2.2 Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Sistem pemerintahan negara di dunia dapat berbeda-beda
satu dengan yang lainnya. Perbedaannya itu tergantung pada latar
belakang sejarah pembentukan negaranya, tata nilai dan norma
yang dianut bangsanya, dan faktor-faktor eksternal (situasi
internasional). Secara otentik, sistem pemerintahannya itu
dinyatakan dalam konstitusi masing-masing.
Konstitusi yang digunakan di Indonesia saat ini adalah
Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen tahun 1999,
2000, 2001, dan 2002). Dengan konstitusi ini, pemerintah
diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan UUD 1945, bangsa Indonesia menganut bentuk
negara ‘kesatuan,’ sedangkan bentuk pemerintahannya adalah
‘republik.’ Karena itu, negara Indonesia disebut Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Dengan bentuk negara kesatuan (seperti Perancis, Belanda,
dan Brunei), pemerintah Indonesia yang berdaulat ke luar dan ke
dalam hanya satu yakni pemerintah pusat yang berkedudukan di
ibukota negara, Jakarta. Berbeda halnya dengan di negara serikat
(seperti Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, dan bahkan Indonesia
pada waktu menggunakan konstitusi RIS), pemerintah yang
berdaulat ada dua, yaitu pemerintah federal yang berdaulat ke luar
(lingkungan internasional), dan pemerintah negara bagian yang
berdaulat ke dalam. Dengan bentuk pemerintahan republik, kepala

20