Page 37 - ETPEM2016
P. 37
negara Indonesia ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan secara
demokratis, bukan seperti pada pemerintahan yang berbentuk
monarki yang kepala negaranya turun temurun.
Dalam sistem pemerintahan RI, kekuasaan negara
diselenggarakan (dipegang, digunakan, dan dipertanggung-
jawabkan) oleh beberapa lembaga negara yaitu Presiden, Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah
Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Prinsip yang digunakan, bukan
pemisahan kekuasaan seperti trias politica, melainkan ‘pemilahan.’
Contoh, Presiden RI adalah Kepala Pemerintahan merangkap
Kepala Negara. Sebagai Kepala Pemerintahan, ia berwenang
menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, tetapi sebagai Kepala
Negara, ia berwenang dalam bidang yudikatif antara lain memberi
grasi, amnesti, dan abolisi.
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Keduanya dicalonkan
oleh partai politik dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Selain
oleh Wakil Presiden, Presiden dibantu oleh Kabinet (para Menteri)
dan jajaran eksekutif lainnya (misalnya Panglima TNI, Gubernur BI,
Dewan Penasehat Presiden, dan sebagainya).
Jika dikaitkan dengan pengertian pemerintah dalam arti luas
dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas dalam sistem
pemerintahan RI adalah Presiden/Wakil Presiden dan jajarannya,
MPR, BPK, MA, DPR, DPD, dan MK. Sedangkan yang dimaksud
dengan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/Wakil
Presiden yang dibantu para menteri negara dan jajaran eksekutif
lainnya.
21
