Page 45 - Jalur Rempah.indd

REMPAH, JALUR REMPAH DAN DINAMIKA MASYARAKAT NUSANTARA 35

rempah intra Kepulauan Indonesia sepanjang abad ke-15 semua bermuara

ke Malaka. Jalur untuk cengkeh dan pala adalah dari Kepulauan Maluku dan
Banda ke Makassar, Pantai Utara Jawa, dan berakhir di Malaka. Sementara
jalur perdagangan lada ialah dari daerah Banten dan Lampung ke Malaka,
serta pantai barat Sumatera dan Aceh ke Malaka.

Jaringan perdagangan ini merupakan salah satu jaringan perdagangan

terbesar di dunia pada Abad 16. Kunci bagi keberhasilan Malaka sebagai
emporium bukanlah karena kota pelabuhan ini merupakan pelabuhan
yang terbaik, tetapi lebih karena kebijakan-kebijakan penguasanya yang
berhasil membentuk suatu komunitas internasional kaum pedagang dengan
memberlakukan kebijakan perdagangan yang bisa menguntungkan semua
orang. Jalur perdagangan rempah-rempah yang berpusat di Malaka dapat
berlangsung dan berkembang karena kerajaan ini menerapkan kebijakan

perdagangan yang terbuka seperti yang dapat ditemukan di dalam Undang-
37
Undang Malaka. Lebih jauh lagi, angkatan laut Malaka secara militer juga
mampu menjamin keamanan kegiatan perdagangan di seputar selat yang
dinamai sama seperti nama kerajaan tersebut.

D. MUNCULNYA KOTA-KOTA PELABUHAN BARU

Perubahan mendasar terhadap jalur perdagangan rempah di Kepulaun
Nusantara terjadi pada tahun 1511, yaitu ketika Portugis berhasil merebut
Malaka dan menjadikan kota pelabuhan ini sebagai koloninya. Dengan

jatuhnya Malaka ke tangan Portugis maka berakhir pulalah jalur perdagangan
rempah-rempah yang berpusat di Malaka. Jatuhnya emporium Malaka
ke tangan kekuatan non muslim yang bersikap bermusuhan dengan para
pedagang Islam menyebabkan pihak yang terakhir mencari kota-kota dagang
lain yang bisa dijadikan tempat kegiatan perdagangan. Faktor tersebut yang
menjelaskan mengapa sejak awal abad ke-16 muncul pusat-pusat perdagangan
baru di Kepulauan Indonesia untuk menggantikan Malaka. Sejak saat itu fungsi

37 Salah satu kajian tentang Undang-Undang Malaka ialah Liaw Yock Fang, undang-Undang Malaka (The
Hague: Martinus Nijhoff, 1976).