Page 90 - D:\Kantor ku\5. Stunting\Stunti

12.Kebijakan pemerintah membentuk Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada
tahun 2017.
Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akhir tahun 2017
lalu dengan menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas
untuk penanggulangan stunting. Rencana aksi intervensi
stunting ini akan terus meningkat cakupannya, dari 100
kabupaten/kota di tahun 2018 akan meningkat menjadi
160 kota/kabupaten di tahun 2019, dan bertambah menjadi
390 kota/kabupaten di tahun 2020 hingga mencapai 514
kota/kabupaten di tahun 2021 (www.tnp2k.go.id).
13. Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2008 tentang wajib
belajar.
Pada Bab II pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa wajib belajar
mengupayakan masyarakat untuk mendapat pendidikan
yang merata dan bermutu. Sedangkan pada Bab VI pasal
7 ayat 6 menyatakan bahwa sanksi administratif akan
diberikan kepada penduduk yang mempunyai anak
berusia 7 hingga 15 tahun yang tidak mengikuti program
wajib belajar. Pendidikan merupakan faktor yang
fundamental dalam mengentaskan permasalahan stunting
balita, memutus kemiskinan intergenerasi, mencegah
perkawinan dini dan kehamilan di usia remaja.
13.Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP).
GP2SP merupakan revitalisasi dari Gerakan Pekerja Wanita
Sehat Produktif (GPWSP), suatu suatu gerakan nasional
yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia
Tri Sutrisno pada tanggal 14 November 1996.
Selanjutnya, pada tanggal 13 November tahun 2012 di
Jakarta, GP2SP menjadi kesepakatan bersama antara
Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,

Tri Siswati, SKM, M.Kes. 85