Page 92 - D:\Kantor ku\5. Stunting\Stunti
P. 92

kegiatan remaja yang positif dengan meningkatkan status
                                   kesehatan dan mendapatkan pendidikan, d) memahami
                                   nilai-nilai pernikahan, e) mencegah kehamilan yang tidak
                                   dikehendaki, f) peningkatan pembinaan remaja tentang
                                   Generasi  Berencana  (GenRe),  g)  pengembangan  dan
                                   peningkatan fungsi dan  peran kegiatan  kelompok Bina
                                   Keluarga  Remaja  untuk  meningkatkan  kepedulian
                                   keluarga  dan  pengasuhan kepada anak dan remaja, h)
                                   peningkatan  pembangunan  keluarga  dan  KIE  tentang
                                   pentingnya  pengasuhan  tumbuh  kembang  anak  dan
                                   pentingnya keluarga berencana, dan i)  mengembangkan
                                   Kampung KB sebagai program lintas sektor.
                                15. Permenkes RI No 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
                                   Penggunaan  Pajak Rokok untuk  Pendanaan  Pelayanan
                                   Kesehatan Masyarakat. Pasal 1 menyatakan bahwa pajak
                                   rokok  digunakan  secara tepat  guna  dan tepat  sasaran
                                   untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang
                                   optimal,  termasuk  kegiatan  pencegahan  dan
                                   penanggulangan penyakit serta peningkatan kesehatan
                                   masyarakat. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pajak
                                   rokok  digunakan untuk  upaya promotif  dan  preventif,
                                   bertujuan untuk menurunkan faktor risko penyakit tidak
                                   menular,  b)  Faktor  risiko  penyakit  menular  termasuk
                                   imunisasi, c) promosi kesehatan, d) kesehatan keluarga,
                                   e) gizi, f)  kesehatan lingkungan, g) kesehatan kerja dan
                                   olah raga, h) pengendalian konsumsi rokok dan produk
                                   tembakau lainnya; dan i) pelayanan kesehatan di fasilitas
                                   kesehatan tingkat pertama. Disebutkan pula pada pasal 2
                                   ayat  3  bahwa  sedikitnya  75%  pajak  rokok  digunakan
                                   untuk pendanaan kegiatan tersebut.









                                                                Tri Siswati, SKM, M.Kes.  87
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97