Page 88 - D:\Kantor ku\5. Stunting\Stunti
P. 88
Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009
menyebutkan bahwa arah perbaikan gizi adalah
meningkatnya mutu gizi perorangan dan masyarakat
melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai
dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi,
aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu
pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan
teknologi, dan peningkatan sistim kewaspadaan pangan
dan gizi.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang ASI
Eksklusif.
Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang ASI
ekskusif pasal 2 menyatakan bahwa ASI eksklusif
diberikan sejak bayi lahir hingga 6 bulan untuk menjamin
pertumbuhan dan perkembangan bayi. PP ini diikuti
dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 450/Menkes/
SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara
Eksklusif Pada Bayi di Indonesia dan Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara
Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah
Air Susu Ibu.
6. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Perpres ini diikuti dengan Kerangka Kebijakan Gerakan
Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari
Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), penjelasan 1000
HPK akan dibahas pada bab selanjutnya.
7. Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM).
Perilaku hygiene dan sanitasi ibu/pengasuh dan
masyarakat sangat berkaitan dengan derajat kesehatan
balita. Bahkan balita merupakan kelompok usia yang
paling rentan karena faktor lingkungan.
Tri Siswati, SKM, M.Kes. 83