Page 20 - Sejarah-Materi Kelas X XI XII yusufstudi.com

2. Para penjabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia belanda
tetap di akui kedudukannya

3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap di akui
secara sah untuk sementara waktu

Adapun pemerintahan susunan militer Jepang adalah

1. Panglima tentara (GUNSHIREKAN) , kemudian di sebut Panglima Tertinggi
(SEIKO SHIKIKAN) Sebagai pucuk pimpinan . Panglima tentara pertama di
jabat oleh Letjen Hitoshi Immamura.

2. Kepala Pemerintahan Militer (GUNSEIKAN) di Kantor Pusat di sebut
GUNSEIKANBU ,terdapat 4 BU (semacam departemen) yaitu :

 Somobu (Departemen Dalam Negeri)
 Zaimubu (Departemen Keuangan)
 Sangvobu (Departemen Perusahaan,Industri dan Kerajinan tangan atau
urusan Perekonomian
 Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)
 Shihobu (Departemen Kehakiman)

3. Koordinator Pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan
atau semacam gubernur(GUNSEIBU) ,meliputi :

 Jawa Barat : Pusatnya di Bandung

 Jawa Tengah : Pusatnya di Semarang

 Jawa Timur : Pusatnya di Surabaya

Di tambah dua daerah istimewa (kochi) yakni Yogyakarta dan
Surakarta

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang
bersifat militer ,Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil .Pada bulan
Agustus 1942 ,pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem
pemerintahan antara lain :

 Mengeluarkan UU No 27 tentang pemerintahan daerah

 Dimantapkan dengan UU No 28 tentang pemerintahan shu serta
tokubetsushi

Menurut UU No 28 ,pemerintah daerah tertinggi adalah shu (keresidenan)
.Seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Jogyakarta dan Kochi Surakarta di
bagi menjadi daerah-daerah shu (keresidenan) ,Shi (kotapraja),Ken