Page 273 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

Pada sistem Sekretariat, Sekretariat hanya merupakan Badan
Pelaksana dari semua keputusan/anjuran Kongres dan Majelis
Permusyawaratan serta tidak dapat menentukan kebijaksanaan
sendiri. Sedang Dewan Pimpinan mempunyai wewenang menentukan
kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Selama masa 1961 — 1965, hubungan Kongres Wanita Indonesia
dengan gabungan organisasi perempuan daerah mulai diadakan
dengan melalui saluran kepala daerah. Pada Kongres tahun 1964,
wakil-wakil dari gabungan organisasi perempuan daerah juga
diundang. Kemudian dengan bantuan para Gubernur daerah-daerah
yang belum mempunyai gabungan organisasi perempuan di tingkat
propinsi (dati I) segera membentuknya. Hubungan Kongres Wanita
Indonesia dengan gabungan-gabungan organisasi wanita di daerah
merupakan hubungan administratif.
Peristiwa-peristiwa penting dan kegiatan menjelang Kongres
tahun 1961:

a. Mengusulkan 9 orang calon dari Kongres Wanita Indonesia
untuk duduk dalam Dewan Kebudayaan Nasional.

b. Mengusulkan kepada pimpinan Angkatan Darat pembentukan
“Panitia Penasehat Kesatuan Wanita Angkatan Darat” serta
pengangkatan 2 orang calon dari Kongres Wanita untuk “Tenaga
Inti Kesatuan Wanita Angkatan Darat” yaitu Ny. Kartimi Tam-bunan
Maulani dan Nn. Mulyati (sekarang Kol. Mulyati). Sebagai hasil dari
saran-saran KWI tersebut, maka:

1) Dengan Surat Keputusan KASAD, No.: Kpts-381/3/1960
tertanggal 23 Maret 1960 dibentuk suatu “Panitia Penasehat
Pembentukan Corps Wanita Angkatan Darat” yang terdiri dari:

a) Nn. Rahyu Paramita Abdurachman dari PMI sebagai Ketua.
b) Ny. Soemarno dari PMI

241
241